Menelusuri Jonggol: Mengapa Kerap Muncul Dalam Wacana Pemindahan Ibukota

May 17, 2019 | 0 comments

Wacana pemindahan ibukota kembali mengemuka. Dalam suasana pilpres yang belum ada tanda mereda, Presiden Jokowi melalu rapat terbatas mewacanakan pemindahan ibukota. Media sosial pun riuh meramaikan kota mana yang layak menjadi kandidat ibukota baru itu. di Jawa, ada Maja dan Jonggol. Di Kalimantan, muncul kembali Palangkaraya yang pernah diwacanakan di era Bung Karno. Di Sulawesi, muncul Mamuju dan Makassar. Tak pelak ada sebagian netizen dengan nada bercanda mengusulkan Asgard dan Wakanda sebagai ibukota baru.

Wacana pemindahan ibukota hampir selalu muncul di era siapapun presidennya. Bahkan wacana pemindahan ibukota sudah terjadi sejak era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yakni era Deandels. Uniknya, wacana ini kerap kali memunculkan Jonggol sebagai kandidat ibukota. Mengapa demikian?

Tahun 1808, Deandels pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Surabaya. Kabarnya, ia juga pernah melirik Bogor yang saat itu bernama Buitenzorg sebagai kandidat ibukota baru. Beberapa waktu kemudian, pemerintah kolonial kabarnya juga sudah mempersiapkan Bandung. Alamnya nan sejuk dan dikelilingi pegunungan menjadi pertimbangan saat itu. Salah satu bukti persiapan itu berupa pembangunan Gouvernements Bedrijven, atau yang sekarang dikenal Gedung Sate, yang saat itu direncanakan sebagai bakal kantor pemerintahan. Hanya saja, semua rencana tersebut harus kandas gegara Perang Dunia II.

Sejak Indonesia merdeka, wacana memindahkan ibukota negara mencuat. Ketika pemerintah terpaksa pindah ke Yogyakarta, persoalan terkait kota mana yang akan menjadi ibukota negara sudah dibahas. Bung Karno pada tahun 1950 memerintahkan untuk mempersiapkan Palangka Raya sebagai kandidat ibukota baru. Konon, gagasan itu muncul setelah Bung Karno melihat pembangunan kota Brasilia, yang tengah dipersiapkan menjadi ibukota negara Brasil. Bisa jadi Palangka Raya terpilih lantaran letaknya mirip Brasilia, berada di tengah-tengah wilayah negara, sehingga diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan.

Melalui tim khusus bernama Panitya Agung dimana Bung Karno ada di dalamnya, muncul pula beberapa kota yang menjadi kandidat ibukota, seperti Bandung, Magelang, dan Malang. Dalam beberapa kesempatannya, Bung Karno sering mengulang-ulang menyebut Palangka Raya, Bandung, Magelang, Malang, dan Bogor dalam wacana sebagai kandidat ibukota. Namun, di tahun 1964, Bung Karno melalui UU No. 10/1964 malah menegaskan Jakarta tetap sebagai ibukota negara. Wacana memindahkan ibukota pun surut.

Di era Presiden Soeharto, rencana pemindahan ibukota pun kembali diwacanakan. Adalah Jonggol, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor muncul sebagai lokasi alternatif Ibukota. Bukan hanya sekedar wacana, saat itu malah sempat dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang khusus mengatur pengembangan kawasan seluas 30 ribu hektar.

Meskipun sempat diwarnai isu dugaan bahwa hal itu hanya akal-akalan sejumlah pengusaha agar bisa menaikkan harga tanah setempat, hal tersebut tak menyurutkan wacana pemindahan ibukota. Memang beberapa fakta terlihat seperti adanya ratusan hektar lahan di kawasan tersebut yang pernah dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto.

Wacana pemindahan ibukota pun kembali muncul pada masa Presiden Habibie. Waktu itu sempat muncul daerah Sidrap di Sulawesi Selatan, dengan alasan merupakan daerah titik tengah Indonesia.

Kemudian Pemindahan ibukota kembali ramai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Oktober 2010. Waktu itu SBY menawarkan tiga opsi untuk mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibukota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total. Kedua, Jakarta tetap menjadi ibukota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Presiden waktu itu mencontohkan Malaysia, yang beribukota di Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahannya di Putrajaya. Terakhir, membangun ibukota baru, seperti Canberra (Australia) dan Ankara (Turki). Pada masa pemerintahannya saat itu beredar nama Banyumas Jawa Tengah sebagai calon ibukota negara. Tapi wacana itu lagi-lagi tenggelam.

Kembali mengenai mengapa Jonggol kerap muncul dalam wacana pemindahan ibukota. Dimunculkannya Jonggol, memang bukan tanpa alasan. Paling tidak ada beberapa catatan menarik mengapa Jonggol dianggap sebagai pilihan yang rasional.

Pertama, Jika dilihat dari lokasinya, Jonggol cukup strategis untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Jaraknya yang hanya 60 kilometer dari Jakarta membuat Jonggol mudah dijangkau. Jonggol masuk area greater Jakarta atau terletak di kawasan Jabodetabek. Bila wacana Jonggol sebagai ibukota baru terwujud, ini akan mirip dengan Putrajaya yang amat dekat dengan Kuala Lumpur di Malaysia. Bukan seperti Karachi yang pindah jauh ke Islamabad di Pakistan, atau Yangon ke Naypyidaw di Myanmar.

Kedua, Jonggol memiliki “land bank” yang relatif luas hingga 30.000 hektare dan tingkat kepadatan penduduknya pun tergolong masih rendah. Dengan luas wilayah sebesar 97,2 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 120 ribuan jiwa, kepadatan wilayah ini hanya mencapai 1,300/Km2. Dengan kondisi semacam itu, wilayah Jonggol dimungkinkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan ibukota RI.

Ketiga, dari sisi efisiensi, pengembangan Jonggol sebagai Ibukota juga tidak terlalu memberatkan anggaran bila dibandingkan dengan luar Jawa seperti Palangkaraya. Kabarnya pemindahan ibukota oleh pemerintahan sekarang ke luar Jawa bisa memakan anggaran hingga 446 T.

Keempat, Keberlangsungan pembangunan dan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabek Punjur). Jonggol bisa menjadi pilihan alternatif sebagai pusat pemerintahan negara, sembari menuntaskan sistem transportasi Jakarta dengan pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT), subway dan busway yang terintegrasi sesuai pelaksanaan kebijakan penataan ruang tersebut. Pemerintah sudah membenahi sistem transportasi Jakarta yang terintegrasi dari dan ke kota satelit, sehingga akan memudahkan pemindahan pusat pemerintahan. Adanya infrastruktur penghubung ini akan memiliki fungsi peran strategis yang mampu mengurangi beban ibukota negara yang kini dihuni oleh sekitar 10 juta jiwa. Diharapkan kawasan Jabodetabekpunjur pun bisa cepat berkembang menjadi kawasan hunian yang aman, nyaman dan produktif.

Sejak kawasan ini mulai dipenuhi perumahan di awal tahun 2000-an, Jalan Transyogi terus didera kemacetan tanda adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Hebatnya, kemacetan di Cibubur tidak mengurangi minat orang untuk tinggal di Cibubur. Tren ini berlanjut ke Cileungsi. Bila Anda melewati Jalan Raya Cileungsi-Jonggol akan nampak suasana yang riuh ramai. Kepadatan menjadi pemandangan sehari-hari. Melewati Jalan tersebut mata kita akan “dihibur” dengan berbagai spanduk dan papan reklame perumahan dari berbagai pengembang. Iklan-iklan perumahan ini akan terus kita temukan sampai memasuki kawasan Cileungsi, bahkan Jonggol. Ini menandakan pertumbuhan perumahan baru masih terus berlangsung di jalur Cicinggo. 

Perkembangan Jonggol pun kini sudah mulai menjalar cepat yang awalnya dari Cibubur lalu Cileungsi. Beberapa pengembang besar meramaikan pengembangan perumahan dengan beragam konsep. Ada pengembang perumahan komersial seperti Ciputra dengan Citra Indah City Jonggol, ada pengembang perumahan subsidi yang semakin masif karena kebutuhan industri di daerah sekitarnya, bahkan ada pula pengembang dengan konsep kawasan eduwisata atau wisata pendidikan seperti Bukit Swiss Jonggol.

Tak seperti pengembang pada umumnya, Bukit Swiss Jonggol ini menawarkan kavling villa dan villa bergaya Eropa yang dipadu dengan kawasan wisata Islamic World, yaitu kawasan eduwisata Islam yang akan menghadirkan jejak warisan para Nabi dan kejayaan Islam masa lampau. Rupanya konsep ini menarik minat banyak orang, terutama para investor muslim kelas menengah. Terbukti hingga saat ini sudah terjual lebih dari 800 unit kavling villa. Ini menjadi bukti kecil, timbul tenggelamnya Jonggol menjadi ibukota memberikan dampak bagi berkembangnya Jonggol menjadi destinasi investasi properti yang menarik untuk diperhitungkan.

Baca Juga: Villa Cantik Bergaya Eropa di Bukit Swiss Jonggol

Berkembangnya Jonggol bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur yang mengarah ke daerah tersebut. Tol Cimaci (Cimanggis-Cibitung) yang melintasi Cileungsi Cibubur, LRT Cawang Cibubur, dan Koridor Cicinggo (Cibubur-Cileungsi-Jonggol) sepanjang 26 km yang melintasi empat wilayah administrasi, yakni Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor menjadi bukti kuat perkembangan Jonggol baik langsung ataupun tidak.

Terlepas dari itu semua, hal terpenting dalam wacana pemindahan ibukota yang selalu muncul siapapun presidennya adalah jangan sampai kebijakan pemindahan ibukota negara ini diboncengi oleh para pebinis dan para spekulan tanah yang hanya memikirkan keuntungan semata. Oleh sebab itu safety policy diperlukan dalam hal ini, terutama dalam rangka pengendalian kepemilikan lahan. Kebijakan pemindahan ibukota negara haruslah adil dan menyejahterakan rakyat Indonesia, bukan jalan keserakahan segelintir oligarki.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This